SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur terus berupaya mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Upaya koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan teknis di bidang sumber daya air dan penanganan bencana.
Anggota Komisi C, Bahcok Riandi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan konsultasi dengan dua institusi kunci. Langkah ini diambil untuk memetakan tanggung jawab dan mencari titik temu dalam penanganan banjir yang komprehensif.
“Hal itu sudah juga kami konfirmasikan kepada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi kemana kewenangan-kewenangan itu kan banyak,” jelas Bahcok.
Selain itu, komisi yang membidangi anggaran ini juga telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Balai Wilayah Sungai. Konsultasi ini dinilai penting mengingat banjir masih menjadi bencana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kutai Timur.
Bahcok menegaskan bahwa pihaknya telah meminta agar masalah banjir ini dapat dianggarkan secara khusus oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Dan kami juga sudah konsultasi ke balai wilayah sungai karena masalah banjir masih sering terjadi di tempat kita ini, kemana kewenangan mereka yang harus ini kami minta hal itu bisa dianggarakan untuk bencana banjir ini.”
Ia menyatakan bahwa semua langkah koordinasi yang diperlukan telah dilaksanakan oleh Komisi C. Namun, proses selanjutnya masih menunggu tahapan eksekusi dan realisasi anggaran dari pihak eksekutif.
Kendala yang dihadapi adalah kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur. Situasi ini mengharuskan semua pihak untuk lebih bijak dalam mengalokasikan dana yang terbatas untuk kebutuhan yang begitu banyak.
“Kami sudah melaksanakan semua itu, tapi kita semua nunggu prosesnya, karena kita mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur ini kan kita tau ada efisiensi.”
Dengan demikian, meski upaya administratif dan koordinatif telah maksimal, penanganan banjir di Kutai Timur masih terganjal oleh keterbatasan anggaran daerah yang mengharuskan adanya efisiensi di berbagai sektor. (ADV)
