SANGATTA – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat kerja dengan sejumlah dinas terkait untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus utama pada aspek pengawasan dalam pelaksanaan program kerja. Rapat yang BERLANGSUNG di gedung dewan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari setiap program yang dianggarkan.
Muhammad Ali, Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, dalam pemaparannya menjelaskan alur pengawasan yang akan dilakukan oleh komisinya. Ia menekankan bahwa proses evaluasi dimulai dari pemaparan rencana kerja (renja) dari setiap dinas, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi langsung di lapangan.
“Setelah mereka menyampaikan renja renjanya begitu sudah disampaikan baru kita nanti ke lapangan habis ke lapangan baru kita bahas,” ujar Muhammad Ali, menjelaskan tahapan pengawasan yang sistematis.
Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa kunjungan lapangan menjadi tahapan kritis untuk menentukan prioritas program. Melalui inspeksi langsung, Komisi B dapat menilai kelayakan dan urgensi suatu program, sehingga pembahasan anggaran berikutnya dapat lebih terfokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Oh ini prioritas, ini jangan, jangan sampai nanti begitu kita turun ke lapangan, tidak efektif,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Komisi B untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang nyata serta sesuai dengan perencanaan.
Pendekatan yang diterapkan Komisi B ini diharapkan dapat meminimalisir program kerja yang tidak efektif sejak dini. Dengan mendahulukan verifikasi lapangan sebelum pembahasan anggaran yang lebih mendetail, diharapkan dapat tercipta efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas yang berada di bawah kordinasi Komisi B, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta dinas-dinas teknis lainnya. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat, dengan pengawasan anggaran yang ketat sebagai fondasinya. (ADV)
