SANGATTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dirancang untuk memberikan dampak nyata tidak hanya di pusat ibu kota kabupaten, tetapi hingga ke desa-desa yang berada di pelosok. Prinsip pemerataan ini menjadi komitmen yang diusung agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah.
Keyakinan tersebut disampaikan oleh Yusri Yusuf, anggota DPRD Kutai Timur. Ia menegaskan indikator keberhasilan dan pemerataan anggaran dapat dirasakan sejak tahap awal perencanaan, khususnya pada saat pemasukan judul atau program-program ke dalam dokumen anggaran.
“Itu dia, bisa merasakan dari anggaran kemarin pada saat pemasukan judul atau program-program itu, kami berharap itu betul-betul sesuai dengan hasil Musrenbang,” ujar Yusri Yusuf.
Pernyataannya ini menyoroti pentingnya keselarasan antara apa yang diusulkan oleh masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan program yang akhirnya dianggarkan oleh perangkat daerah. Musrenbang sendiri merupakan forum partisipatif yang sangat krusial, di mana masyarakat menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah mereka, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Lebih lanjut, Yusri menjelaskan bahwa proses penjaringan aspirasi ini kemudian diteruskan dan diperjuangkan pada tahap berikutnya, yaitu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD. Pada tahap inilah, koordinasi dan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuji untuk memastikan kelayakan program.
“Nah, karena pada saat penganggaran rapat Banggar itu ya yang diharapkan sesuai Musrenbang dan kerja OPD.” pungkas legislator tersebut.
Pernyataan Yusri ini menggarisbawahi dua hal krusial. Pertama, pentingnya integritas proses perencanaan anggaran, di mana program yang diusulkan harus benar-benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat di akar rumput, bukan semata dari inisiatif top-down birokrasi. Kedua, peran aktif dan kinerja seluruh OPD dalam menjabarkan hasil Musrenbang menjadi program kerja konkret yang layak dan feasible untuk didanai APBD.
Dengan demikian, APBD Kutai Timur tidak hanya sekadar dokumen finansial, tetapi diharapkan menjadi instrumen tepat guna untuk menjawab tantangan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Pemerataan pembangunan melalui mekanisme anggaran yang partisipatif dan akuntabel diyakini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Sangatta hingga ke desa-desa paling pelosok di Bumi Etam. (ADV)
