SANGATTA – Besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahunnya menjadi perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Anggaran yang luar biasa besar itu dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan rakyat, sehingga mendorong perlunya membentuk generasi masa depan yang berintegritas untuk memberantas praktik korupsi.
Kekhawatiran ini diungkapkan secara gamblang oleh Yusuf T Silambi, yang menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Kutai Timur. Dalam pernyataannya, Yusuf mengakui besaran dana yang dimiliki negara, namun sekaligus menyoroti ketidakmaksimalan dalam hal pemanfaatannya.
“Karena anggaran kita, dana kita ini luar biasa ribuan triliun Indonesia, tapi ya manfaatnya kepada seluruh negara kita, Indonesia belum terlalu maksimal,” pungkas Yusuf T Silambi.
Ia menyebut ada kesenjangan yang signifikan antara nominal anggaran yang dialokasikan dengan hasil atau yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor pembangunan.
Dalam hal ini, sambungnya, upaya pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai agenda hukum semata, melainkan sebagai sebuah prasyarat mendasar untuk memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Setiap kebocoran dana negara akibat korupsi secara langsung mengurangi sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan program-program pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu, investasi yang paling strategis untuk memecahkan masalah ini adalah dengan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki karakter kuat anti korupsi. Pembangunan integritas, nilai-nilai kejujuran, dan transparansi harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun informal.
“Generasi sekarang yang kelak diharapkan dapat memimpin dan mengelola anggaran negara yang luar biasa besarnya dengan prinsip akuntabilitas dan pemerintahan baik,” tandasnya.
Dengan demikian, fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas dipandang sebagai solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran triliunan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari tingkat pusat hingga di daerah seperti Kutai Timur. (ADV)
