SANGATTA – Proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan angin segar dengan diusulkannya anggaran untuk menuntaskan pekerjaan yang sempat mangkrak. Hal ini terungkap dari pernyataan resmi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, yang menyebutkan angka rencana anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Bachok Riandi, Anggota DPRD Kutim dari Komisi C yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur, mengonfirmasi bahwa telah dilakukan pembahasan mendalam dengan Bappeda terkait kelanjutan proyek pelabuhan tersebut. Dalam pembahasan yang digelar belum lama ini, pihak Bappeda secara resmi menyampaikan nilai anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pembangunan pelabuhan.
“Yaitu saya tadi sudah ajak bicara, bicara tuntas kita terkait ini berapa sih bapeda itu perencanaannya untuk menuntaskan pelabuhan kenyamukan itu?, mereka tadi menyampaikan Rp 200 M lebih,” jawab Bahcok Riandi, mengutip langsung penjelasan resmi dari pihak Bappeda Kutim.
Pengusulan anggaran senilai ratusan miliar rupiah ini menjadi langkah krusial pertama dalam proses revitalisasi proyek yang telah lama tertunda. Sebagai proyek infrastruktur, pembahasan kelanjutannya berada di bawah kewenangan Komisi C. Pelabuhan Kenyamukan diharapkan dapat menjadi pusat logistik dan distribusi bagi komoditas unggulan Kutai Timur, seperti hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan produk pertambangan. Keberadaan pelabuhan yang memadai dan strategis ini akan memangkas biaya logistik secara signifikan serta memperlancar distribusi barang ke pasar regional maupun nasional, sehingga pada gilirannya dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur provinsi Kalimantan Timur.
Dengan adanya pengakuan resmi mengenai besaran anggaran yang diusulkan, proses selanjutnya akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut di dalam forum legislatif. Komisi C DPRD Kutim yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, bersama dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, akan meninjau kelayakan, detail teknis, serta breakdown penganggaran tersebut. Tinjauan mendalam ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Setelah melalui proses pembahasan dan revisi yang komprehensif, anggaran ini nantinya akan diajukan untuk disetujui dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur tahun berikutnya. (ADV)
