SANGATTA– Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 memasuki fase yang semakin mendalam dan teknis. Menyikapi tahapan krusial ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Edy Markus Palinggi, dari Fraksi NasDem, menuturkan perkembangan terbaru serta komitmen fraksinya untuk memastikan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah tahapan formal telah dilalui sebelum pembahasan teknis dimulai. Proses ini dimulai dengan perumusan kebijakan umum anggaran sementara, kemudian ditetapkan menjadi program-program prioritas yang akan menjadi fokus pembiayaan.
“Kemari itu kan sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritasnya juga kan sudah di paripurna, dan dalam minggu kedepan ini kan sudah masuk pembahasan di badan anggaran,” jelas Edy.
Meskipun secara personal tidak tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang akan melakukan pembahasan detail dengan eksekutif, Edy menegaskan peran serta fungsi pengawasannya tetap akan berjalan optimal. Mekanisme koordinasi internal fraksi bakal menjadi jaminan agar setiap keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan misi yang diperjuangkan.
“Nah, saya sendiri nggak masuk di dalam badan anggaran, tapi kami dari fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan fraksi yang ada di badan anggaran,” ujarnya.
Koordinasi yang intens dan berkelanjutan ini, menurut Edy, memiliki tujuan yang fundamental. Hal ini dilakukan untuk memastikan suara, harapan, dan kebutuhan masyarakat, yang selama ini diserap melalui berbagai interaksi dengan konstituen, tidak tergerus atau terabaikan dalam setiap butir kebijakan dan alokasi dana yang dirumuskan. Bagi Edy dan Fraksi NasDem, fungsi representasi ini adalah tugas konstitusional yang tidak dapat dikompromikan.
“Dalam hal memastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang kita perjuangkan,” pungkas Edy.
Penyampaian ini, katanua, semakin mengukuhkan posisi Fraksi NasDem sebagai bagian dari perwakilan masyarakat yang berkomitmen untuk menjadikan anggaran daerah sebagai instrumen pembangunan akuntabel, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembahasan di Banggar diprediksi akan berlangsung intens dalam beberapa minggu ke depan, di mana setiap fraksi akan memperjuangkan program-program prioritasnya untuk diakomodasi dalam postur APBD tahun berikutnya. (ADV)
