SANGATTA – Menanggapi masalah banjir di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), utamanya di kawasan perkotaan dan perdesaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Joni, meminta Pemerintah Kabupaten Kutim untuk memberikan perhatian serius dalam menanggulangi banjir.
Menurutnya, banjir melanda beberapa wilayah seperti Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, dan Kaubun karena masalah drainase yang kurang diperhatikan serta aktivitas perusahaan tambang dan sawit yang semakin meningkat.
“Dalam kota bisa jadi karena drainase yang kurang diperhatikan. Sementara, di Bengalon atau Kaubun itu karena aktivitas perusahaan. Karena dulu, sebelum ada perusahaan kan tidak pernah banjir,” katanya pada Senin (29/5).
Selanjutnya Joni menyebut bahwa penanganan banjir di wilayah Bengalon dan Kaubun tidak hanya harus mendesak tanggung jawab perusahaan. Tapi juga harus ada program penanganan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
“Seperti pembersihan sungai atau pembuatan drainase di dua kecamatan ini,” jelasnya.
Di samping itu, untuk penanganan banjir di ibu kota, diperlukan peremajaan drainase melalui perbaikan, pengerukan, dan pembuatan drainase baru.
Atas dasar kondisi tersbut, Ketua DPRD Kutim berharap penanganan banjir menjadi prioritas di dalam APBD Perubahan Kutim tahun 2023. Agar masyarakat tidak terdampak banjir di masa mendatang.
“Harapan saya penanganan banjir jadi program prioritas di APBD Perubahan,” ungkapnya.
Saya menyatakan pentingnya hal ini, mengingat bahwa penanganan bencana pascabanjir besar pada bulan Maret 2022 belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
“Saya dikritik masyarakat terhadap upaya penanganan banjir. Tapi menurut saya bukan menjadi alasan untuk tidak direalisasikan,” tulisnya.
Menurutnya, jika penanganan banjir dalam skala kecil direalisasikan, maka hal itu juga akan berdampak dalam penanggulangan banjir skala besar.
“Penanganan banjir yang tergolong kecil terlaksana, banjir dengan skala besar pun tidak terjadi,” tutup Joni. (bn/idi-bt/adv)
