SANGATTA – Soal Pesangon Karyawan di PT Tepian Nadenggan Bukit Subur Estate (TNBSE) diadukan kepada legislator di Kabupaten Kutai Timur. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar guna membahas persoalan tersebut pada Jumat (23/6/2023).
Karyawan telah mengadu ke Federasi Kehutanan, Industri, Umum Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan (Kodra F Hukatan) Kalimantan Timur di Sekretariat DPRD Kutai Timur. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur, Basti Sangga Langi.
Dalam RDPU tersebut, diketahui bahwa PT TNBSE diduga tidak memberikan pesangon kepada karyawan yang diberhentikan secara sepihak atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau dia sudah paham kenapa tidak gugat ke pengadilan, sementara masalah ini sudah hampir setahun,” katanya.
Meskipun PT TNBSE tidak hadir dalam rapat dengan alasan bahwa masalah tersebut sudah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Basti menyarankan karyawan untuk mengajukan rayuan ke pengadilan jika mereka memahaminya.
Kendati demikian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kaltim telah menganjurkan perusahaan untuk membayar pesangon. Tetapi sampai saat ini PT TNBSE belum memberikan tanggapan.
Basti merincikan terdapat tiga kasus pembayaran pesangon oleh perusahaan kepada masyarakat, yaitu pesangon PHK, pesangon bagi karyawan yang meninggal dunia, dan untuk karyawan yang sudah pensiun. Basti menyadari bahwa nilai pesangon tersebut cukup besar, namun jika perusahaan mengalami kesulitan, mereka dapat bernegosiasi untuk menentukan nilai yang adil.
“Harus negosiasi jika perusahaan merasa cukup berat,” ujarnya.
Ketua Kodra F Hukatan Kaltim, Asmaran Nggani, menjelaskan bahwa ada 11 orang yang terlibat dalam kasus ini. Hak-hak mereka belum dipenuhi oleh perusahaan. Mereka terdiri dari enam orang yang di-PHK, satu orang yang sudah pensiun, dan empat orang yang meninggal dunia. Total pesangon yang harus diisi perusahaan sebesar Rp600 juta. (bn/idi/adv).
