SANGATTA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur untuk tahun anggaran berikutnya memasuki tahap pembahasan yang lebih intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah. Pembahasan ini menjadi sangat krusial menyusul besarnya pagu sementara APBD.
Komisi B DPRD Kutai Timur, yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, saat ini sedang aktif melaksanakan serangkaian rapat kerja dengan dinas-dinas terkait untuk membedah setiap usulan program yang dianggarkan. Rapat-rapat ini menjadi tahap krusial dan mendetail sebelum usulan final diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat untuk diputuskan.
Muhammad Ali, Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, menegaskan bahwa tahapan ini akan difokuskan pada penyaringan program berdasarkan skala prioritasnya. “Nah, jadi nanti kita mau tanya renjanya skala prioritasnya yang mana baru nanti kita sama-sama kita bahas, kita kupas, dan kita ajukan ke Banggar,” pungkas Muhammad Ali.
Pernyataan tersebut menegaskan setiap program yang diusulkan oleh instansi teknis harus melalui proses evaluasi yang ketat dan dialogis. Komisi B tidak serta merta menerima seluruh usulan, melainkan akan melakukan pendalaman dan verifikasi mendalam untuk memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar strategis, mendesak, dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Proses tanya jawab dan pengupasan yang disebutkan oleh Ali menjadi inti dari fungsi kontrol DPRD.
Proses pembahasan yang disebutkan oleh Ali menunjukkan adanya komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah yang sangat besar ini. Setiap program akan ditimbang dampak langsungnya, urgensinya, serta kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum mendapat rekomendasi untuk dibawa ke tingkat pembahasan berikutnya di Banggar.
Dengan pendekatan yang sistematis dan selektif ini, diharapkan APBD Kutai Timur dapat dialokasikan secara optimal dan bertanggung jawab. Fokus pada program prioritas diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi harapan seluruh warga Kutai Timur. Pembahasan di Komisi B ini menjadi fondasi dan benteng pertama bagi penyusunan APBD yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (ADV)
