SANGATTA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan catatan kritis terhadap komposisi belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama difokuskan pada proporsi belanja operasi yang dominan dalam struktur anggaran belanja daerah.
Kritik tersebut disampaikan secara resmi oleh Kari Palimbong, anggota Fraksi Golongan Karya, dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA APBD 2026. Palimbong menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian belanja operasional untuk memastikan efektivitas anggaran secara keseluruhan.
“Proporsi Belanja Operasi yang dominan harus dikritisi. Fraksi Golkar menekankan bahwa Belanja Operasional harus dipastikan efisien dan tidak bersifat rutin-konsumtif semata. Jika Belanja Operasional tidak memberikan output yang signifikan, maka Belanja Operasional akan menggerus efektivitas Belanja Modal, yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan dan kemantapan infrastruktur,” pungkas Kari Palimbong perwakilan Fraksi Golongan Karya selaku anggota DPRD Kuitm dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPERDA APBD tahun anggaran 2026.
Pernyataan tersebut mengungkapkan kekhawatiran bahwa dominasi belanja operasi dapat mengurangi porsi alokasi untuk belanja modal yang bersifat produktif. Fraksi Golkar menilai belanja operasional harus dikelola secara efisien dan tidak hanya bersifat konsumtif belaka. Efisiensi dalam belanja operasional dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk program-program pembangunan.
Ketiadaan output yang signifikan dari belanja operasional berpotensi mengurangi dampak positif dari belanja modal terhadap perekonomian daerah. Fraksi Golkar menekankan bahwa belanja modal harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pemantapan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Pernyataan ini mengisyaratkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap efektivitas belanja operasional dan perlunya penyesuaian komposisi anggaran untuk memprioritaskan belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (ADV)
